Membangun Kemandirian Bangsa

Menggagas Pemerintahan yang “Me-mandiri”,

Membuka Jalan Pemandirian Global di Bumi Indonesia


Penyadaran akan Kesadaran

Keadaan terjajah yang dialami bangsa besar ini, dapat dikatakan sebagai suatu hal yang unik, jenaka sekaligus menyedihkan. Banyak kalangan menilai, nama Indonesia identik dengan potret ironi berupa ketimpangan logika dalam realitas yang ada. Bangsa besar dengan kekayaan alam melimpah ini, telah lama mendapat peran laiknya anak lugu yang mudah dibodohi dan diombang-ambingkan pendiriannya oleh sesuatu yang lebih besar dari penjajahan terstruktur yang sedang dialami itu sendiri. Seesuatu ini bersifat samar bentuk, namun jelas adanya, tak lain dan tak bukan adalah “ketidaksadaran”. Sering dan hampir selalu, bangsa ini diperalat oleh pinjaman “uang jajan” yang mengarahkan dan menganugerahkan jabatan rendah sebagai hanya menjadi negara konsumen. Bangsa ini seakan cukup puas dan berbangga menjadi pemasok bahan mentah bagi kegiatan produksi di negara-negara maju, sekaligus menjadi surga bagi hasil produksi asing tersebut. Putaran kelebihan kapital negara- negara maju diibaratkan seperti angin puting beliung yang tak kenal untuk berhenti sejenak dan selalu menciptakan efek fatamorgana dalam masyarakat. Bukan hanya itu, politik dan pemerintahan yang berjalan, telah tergadaikan bahkan menjadi alat transaksi peminjaman hutang dalam berbagai kesempatan. Pergantian pemerintahan dan kekuasaan seakan hanya ritual pergantian pakaian untuk menghapus dosa, namun tanpa disertai dengan pergantian pemikiran dan karakter.

Usaha untuk memperbaiki keadaan bangsa sebenarnya telah sering dikumandangkan oleh anak- anak negeri, namun seringkali berujung dan terbentur sebatas wacana atau hanya dipandang sebagai suara samar yang dianggap angin oleh pemerintah. Inilah kerangkeng besi yang terus- menerus menekan dan membuat terpuruk keadaan multidimensi bangsa ini. Titik kelemahan bangsa besar ini telah dijinakkan lalu dikurung dalam kandang sehingga tetap menuruti keinginan sang pemilik kandang untuk melakukan bunuh diri secara perlahan dengan membiarkan efek domino terjadi terhadap sendi- sendi serta segala dimensi yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menarik dipertanyakan memang, apakah elemen- elemen yang ada di dalam negara kesatuan ini menyadari betul akan beratnya risiko yang harus diterima akibat masalah yang mirip dengan bunyi hukum rimba ini, dimana yang berkuasa adalah yang kuat, bukan hanya kuat fisik atau materiil, namun mencakup mental, kecerdasan dan kelicikan, juga keberpengaruhan dari sebuah sistem yang mengglobal. Jika banyak yang telah tersadarkan, dan telah sering pula diperbincangkan, dibahas bersama- sama kemudian dicari dan disepakati beragam titik temu solusi untuk menanggulangi permasalahan ini, lalu mengapa kebanyakan dari solusi tersebut terhenti hanya menjadi wacana saja, beberapa dapat direalisasikan namun sering terbentur bahkan oleh sesama elemen bangsa ini.  Tentunya, hal tersebut berujung pada tetap kerdil dan bahkan tenggelamnya segala usaha yang telah direalisasikan. Pergerakan perlu dilakukan dengan penyadaran kepada segenap elemen bangsa akan makna dari keadaan bangsa yang terus menerus terbelenggu oleh penjajahan. Sehingga diharapkan akan timbul kesadaran bahwa seluruh putera dan puteri Bangsa ini harus berdiri dan bergerak menjadi penegak Indonesia yang mandiri dan terbebas dari belenggu penjajahan serta kemunafikan. Ya, diperlukan penyadaran akan kesadaran untuk bermandiri.

Kemandirian, Geliat dan Potensi yang Sering “Terabaikan”

Dewasa ini, geliat usaha untuk memupuk kemandirian bangsa menjadi sering diperbincangkan dan dipraktekkan di masyarakat. Hal tersebut menjadi penanda bahwa kesadaran akan pentingnya kemandirian bermasyarakat dan bangsa telah muncul dan mulai berkembang dalam pikiran masyarakat. Seiring dengan bertambah besar kebergantungan Indonesia terhadap segala sesuatu yang berasal dari negara lain, entah itu ilmu pengetahuan dan teknologi, produk ekonomi, bahkan dalam hal kebijakan pemerintah sekalipun, -teramat sering negara ini didikte oleh bangsa lain-, maka kesadaran dalam masyarakat untuk bermandiri, juga terpancing dan membesar pula. Berbagai macam industri strategis karya anak bangsa telah tumbuh dan berkembang. Bidang lain seperti pertanian, disemarakkan dengan bermunculannya kajian dan praktek sistem pertanian terpadu lagi strategis yang banyak muncul karena keinginan untuk kembali mendapatkan predikat swasembada pangan setelah beberapa tahun terakhir hilang. Perekonomian mikro juga mulai dirasakan tumbuh setelah dilanda krisis berkepanjangan. Masyarakat mulai mengetahui serta memahami nilai- nilai strategis yang ada dalam negara ini, seperti kekayaan sumber daya alam serta keragaman  budaya yang telah memberikan predikat untuk Indonesia sebagai bangsa yang besar. Dalam bidang energi misalnya, banyak sumber daya alam kita yang telah dipahami dapat dijadikan sumber energi alternatif sebagai penunjang kebutuhan energi dalam negeri, bahkan berpeluang untuk “mengekspor energi”. Ambil contoh saja energi geothermal, pengembangan pengadaan energi yang  didasarkan karena banyaknya gunung berapi di wilayah negara ini, atau mungkin konsep mikrohidro dan pikohidro yang telah dikembangkan dan dapat dijadikan peluang membangun kemandirian lingkup kecil suatu wilayah  dalam pengadaan kebutuhan energi. Ide dan pemikiran kreatif usaha kecil dan menengah, serta kesinkronan hubungan akademisi dan masyarakat dalam segala hal yang berhubungan dengan pembangunan kemandirian masyarakat, terlihat mulai menjamur di negeri ini. Secara kualitas, hasil karya anak- anak bangsa telah mampu bersaing dengan karya bangsa lain, seperti dalam hal perancangan dan perekayasaan industri serta produksi strategis dari mulai produk garmen, pembudidayaan sumber daya perairan, bahkan sampai produksi senjata dan kendaraan militer. Kaum muda juga semakin apresiatif dan atraktif dalam menerapkan “Information Technology” ke dalam peluang usaha yang ada mulai dari usaha pariwisata hingga penjualan sandang atau pangan yang sangat bersifat komunikatif.

Namun ironis, gerak perubahan yang terjadi terkesan lambat dan cenderung datar. Konsep- konsep yang menjadi pelopor dalam hal memandirikan dan membebaskan bangsa dari besarnya ketergantungan terhadap bangsa lain cukup banyak yang terabaikan. Kebijakan pemerintah sering bertentangan dengan geliat kemandirian yang ada. Kurang ada perlindungan untuk masyarakat agar dapat menumbuh-kembangkan potensi kemandirian di segala bidang. Pasar- pasar tradisonal terus menerus dikepung oleh pusat- pusat perbelanjaan besar yang dikelola pihak asing. Belum lagi UU Penanaman Modal Asing dan kebijakan impor yang dapat mematikan usaha masyarakat sendiri. Potensi- potensi kemandirian terpojok oleh pragmatisme pemerintah dan jalan pintas yang diambil karena tekanan politik serta hutang yang membelenggu kebijakan. Wajar saja, jika wacana kemandirian silih berganti diperdendangkan namun tetap hanya menjadi sebuah wacana. Wajar juga jika ide- ide kreatif yang muncul dan memberikan alternatif kemandirian di bidang pertanian, kelautan, industri, energi dan sebagainya sulit direalisasikan dan terlupakan atau sengaja dilupakan karena ada jalan pintas yang lebih sederhana namun bersifat sesaat. Konsep kemandirian, telah mengalir deras di masyarakat, namun menjadi beku di lemari berkas Pemerintah. Lebih jauh lagi, aset- aset usaha negara yang secara jelas menguasai hajat hidup orang banyak, terpaksa diobral oleh kebijakan pemerintah ke tangan swasta asing atau dibatasi perkembangannya hanya karena kepentingan tertentu, kemudian dengan mudah berargumen bahwa Pemerintah lebih tahu kondisi sebenarnya, tanpa penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Jika demikian, jelaslah sudah dari mana kita harus memulai membangun kemandirian bangsa ini, bukan hanya dari perekonomian, pertanian, ataupun industri masyarakat yang secara terang- terangan telah menampakkan usaha untuk memandiri, melainkan dengan tidak lupa mengawali pembangunan kemandirian dalam politik dan pemerintahan yang berperan sebagai pengemban aspirasi serta penentu kebijakan.

Dicari, Pemerintah yang bertekad untuk Mandiri !

Adakalanya diperlukan masa suram dan kepedihan dalam sejarah perjalanan hidup, sebagai pengingat dan pemberi pelajaran menuju ke arah yang lebih baik. Potret suram perjalanan negara Indonesia kontemporer yang diwarnai dengan proses pemiskinan struktural masih dan terus terjadi hingga kini, sebagai buah dari kebijakan pemerintah baik itu dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang komplementer. Sistem politik yang menelurkan kebijakan serta sistem ekonomi dengan produk berupa dana adalah dua sistem yang memiliki keterkaitan dalam mengayomi dan mempengaruhi bidang- bidang lain.

Laiknya efek pemanasan global yang mendunia dan menyeluruh bumi, juga harus ada pemandirian global yang menyeluruh ke segala bidang dan multidimensi bumi Indonesia. Sebuah bangsa dapat dikatakan mandiri jika kemandirian yang terbentuk bersifat kolektif mencakup dan merata di seluruh elemen bangsa itu sendiri. Artinya kekolektifan dan cakupan kemandirian tersebut juga melingkupi aspek kemandirian pemerintah. Perlu dibangun pemerintahan yang siap menanggung resiko demi mewujudkan kesejahteraan rakyat jangka panjang. Pemerintah harus bisa bersikap adil untuk rakyat dalam mengeleuarkan kebijakan, adil dalam artian tidak hanya dinilai dari keuntungan materiil dan aspek ekonomi saja. Apakah cukup adil mengadakan kerjasama dengan perusahaan multinasional jika dibandingkan antara besar keuntungan yang diperolehnya dan dibawa ke negara asalnya dengan yang didapat masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Harus ada analisis multidimensi seperti efek sosial budaya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Jangan sampai terus mengakibatkan kemiskinan kultural dikarenakan sebagian rakyat Indonesia lupa akan  pengelolaan sumber kekayaan alam yang ada secara mandiri, terlena dalam mendistribusikan dan mengonsumsi produk-produk luar negeri. Pemerintah yang bertekad mandiri akan berpandangan untuk memulai penggiatan kembali ekonomi produksi, sekecil apapun itu ketimbang terus- menerus memakai produk-produk asing yang hanya memberi keuntungan pada negara lain. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi karena bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya pada kenyataannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan. Untuk itu, diperlukan pemerintah yang memiliki komitmen memberikan kebijakan yang dapat membantu menjadikan negara ini mandiri dengan berproduksi. Lalu bagaimanakah jalan untuk melahirkan pemertintah yang memiliki kriteria seperti diatas? Adakah yang dapat dilakukan untuk membentuk pemerintahan yang me-mandiri?

Perubahan harus dimulai dengan mengubah sistem kolot yang ada di dalam pemerintahan dengan memasukkan idealisme kemandirian kedalamnya. Untuk itu, harus dan sangat diharapkan lahir generasi- generasi baru Indonesia Idealis yang merindukan kemandirian dan kejayaan bangsa dan bergerak bersama menebarkan semangat idealisme dan cita- cita ke segala bidang, termasuk politik pemerintahan. Diperlukan generasi muda yang tidak skeptis terhadap realita yang ada. Dengan begitu, diharapkan sistem pemerintahan yang selama ini diisi oleh pemikiran- pemikiran yang tidak sejalan dengan proses pemandirian bangsa, -bahkan sistem tersebut turut memengaruhi dan melenakan anak- anak bangsa yang datang membawa idealisme kemandirian ke dalam sistem tersebut,  namun kalah dan tergoda-, dapat direformasi.

Bandung, 25 Pebruari 2008

(Penyelamatan Arsip)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: